Pemerintah Inggris berencana mengizinkan pihak intelijen mengawasi percakapan lewat telepon, SMS, surel (email), maupun aktivitas berbasis daring (online). Pengawasan itu perlu untuk membantu pihak berwenang mengatasi kriminalitas maupun terorisme. Menurut kantor berita Reuters, rencana kebijakan itu diumumkan Kementerian Dalam Negeri Inggris di London pada Minggu waktu setempat. "Langkah ini vital bagi polisi dan pihak keamanan untuk bisa memperoleh data komunikasi dalam kondisi tertentu dalam menginvestigasi kejahatan serius dan terorisme sekaligus melindungi masyarakat," demikian Kementerian Dalam negeri Inggris.
Walau masih harus disahkan oleh parlemen pada Mei mendatang, rencana undang-undang itu sudah mendapat kritik tajam, termasuk dari kalangan politisi Partai Konservatif yang tengah memerintah. Mereka menilai kebijakan itu melanggar privasi dan hak-hak pribadi warga.
"Apa yang belum dijelaskan pemerintah adalah mengapa mereka ingin menyadap kita semua, bahkan walau harus tanpa izin dari hakim pengadilan, seperti yang biasa terjadi," kata anggota parlemen, David Davis, kepada stasiun berita BBC. "Negara tidak perlu diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengintai masyarakat biasa," kata Davis.
Saat ini, pihak berwenang di Inggris hanya bisa memantau percakapan telepon dan email dari individu tertentu yang tengah diinvestigasi setelah mendapat persetujuan tingkat menteri. Namun, pihak berwenang ingin mereka diberi kewenangan untuk memantau percakapan semua warga tanpa kecuali.
Dengan rencana kebijakan baru itu, perusahaan layanan internet harus menginstal perangkat yang memungkinkan lembaga pemantau komunikasi Inggris, Government Communications Headquarters (GCHQ), mendapat akses data komunikasi data konsumen secara real time atau pada saat itu juga.
RUU itu tetap tidak mengizinkan pihak berwenang seperti GCHQ untuk mendapat akses email, percakapan telepon, atau SMS bila belum ada izin dari pengadilan. Namun pihak berwenang boleh melacak individu atau kelompok yang menjalin kontak dengan target yang bersangkutan, termasuk seberapa sering dan berapa lama mereka berkomunikasi.
Rencana Inggris ini mirip dengan Undang-undang Patriot, yang diterapkan AS enam pekan setelah Tragedi 11 September 2001. Undang-undang itu memberi keleluasaan pihak keamanan untuk memantau komunikasi elektronik semua warga Amerika.