Langkah-langkah untuk mencegah kemajuan Iran di bidang sains yang dipusatkan pada tuduhan-tuduhan palsu terkait aktivitas damai nuklir Iran, terus berlanjut. Amerika Serikat dan Barat dengan berbagai dalih yang tidak berdasar terkait program nuklir Iran, selama bertahun-tahun telah melakukan langkah anti-negara ini. Bersamaan berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir di Seol, Korea Selatan, Presiden AS Barack Obama pada Ahad (25/3) di sela-sela acara itu mengatakan, masih ada waktu untuk menyelesaikan masalah dengan Iran secara diplomasi. Hal itu dikatakan Obama setelah usai berdialog dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan.
Penyelesaian masalah nuklir Iran dengan cara diplomasi seperti yang dilontarkan Obama tampaknya bertentangan dengan pandangan sejumlah pihak ekstrim Amerika dan rezim Zionis Israel, serta sebagian sekutu mereka khususnya terkait langkah militer anti-Iran. Namun, pada dasarnya kedua pandangan itu tidak ada bedanya.
Sebenarnya, kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu berupaya mencegah kemajuan bangsa Iran. Dan hal itulah pokok permasalahannya, sebab keingingan untuk selalu mempermasalahkan aktivitas damai nuklir Iran adalah cara untuk menghadang kemajuan Iran serta menghalangi negara ini supaya tidak menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Laporan-laporan tendensius dan bermuatan politik dari Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano terkait aktivitas damai nuklir Iran dijadikan dalih bagi AS untuk menuduh negara ini telah melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Tuduhan tersebut kini juga berubah menjadi alat untuk menjustifikasi sanksi-sanksi dan bahkan ancaman serangan militer terhadap Iran.
Pada akhir tahun 2011, Presiden Barack Obama menandatangani sanksi-sanksi baru terhadap ekonomi Iran yang meliputi sanksi terhadap Bank Sentral Iran (Bank-e Markazi Iran) dan embargo minyak negara ini. Atas dasar sanksi tersebut, berbagai perusahaan dan bank asing yang melakukan transaksi keuangan dengan Bank-e Markazi Iran serta membeli minyak Tehran akan mendapat hukuman dan sanksi dari Washington.
Berbagai embargo tersebut telah diberlakukan meski tidak ada bukti penyelewengan dalam aktivitas damai nuklir Iran, bahkan semua aktivitas nuklir negara ini berada di bawah pengawasan IAEA dan Iran adalah negara yang berkomitmen kepada perjanjian NPT. Oleh karena itu, amat jelas bahwa Tehran berhak menggunakan hak-haknya di bawah aturan IAEA dan atas dasar itulah Iran terus melanjutkan aktivitas nuklirnya di bawah pengawasan organisasi tersebut.
Republik Islam Iran juga menyatakan kesiapannya untuk menjawab tuduhan-tudahan Barat terkait aktivitas nuklirnya. Wakil tetap Iran di IAEA, Ali Asghar Soltanieh dalam wawancara terbarunya dengan BBC, meminta Barat untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan mereka terkait aktivitas nuklir Iran dengan langkah diplomatik. Dia kepada Barat mengatakan, "Jika Anda mempunyai pertanyaan, kami siap menjawabnya."
Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili pada pertengahan bulan Februari lalu telah mengirim surat kepada Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton guna menjawab permintaan pejabat Eropa itu. Surat tersebut juga mengumumkan kesiapan Iran untuk melanjutkan dialog dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan plus Jerman (kelompok 5+1).
Berdasarkan perjanjian NPT, perundingan harus dilakukan berdasarkan kerangka NPT dan penghormatan terhadap hak-hak setiap anggotanya. Dalam hal ini, Iran telah berunding selama dua kali dengan kelompok 5+1. Bahkan tim inspeksi IAEA telah berulangkali memeriksa instalasi nuklir Iran, namun tidak pernah menemukan bukti penyelewengan dalam program nuklir Tehran.
Langkah-langkah Iran itu menunjukkan kemurnian program nuklir sipil Iran dan kesediaan negara ini untuk melanjutkan kerjasamanya dengan IAEA. Di sisi lain, Iran juga menuntut supaya dunia dikosongkan dari senjata nuklir dan meminta negara-negara produsen senjata pemusnah massal untuk menghentikan produksi senjata nuklir dan memusnahkannya. Selain itu, Iran juga menyeru mereka untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang telah mereka lakukan di Jepang dan bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu.