Cina kembali mengecam sanksi sepihak AS yang bertujuan untuk membatasi perdagangan minyak Iran dengan negara lain, dan menilai tindakan itu akan memperparah kebuntuan yang terjadi dalam program nuklir Iran. Pada malam tahun baru 2012, Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran dan akan menghukum negara yang mengimpor minyak mentah dari Iran atau melakukan transaksi dengan bank sentral Republik Islam.
Pada tanggal 20 Maret, Amerika Serikat telah mengecualikan 10 negara anggota Uni Eropa ditambah Jepang dari sanksi baru terhadap Iran mengingat kesebelas negara itu telah mengurangi pembelian minyaknya dari Tehran.
Sejumlah negara penting belum dikecualikan dari sanksi terhadap Iran termasuk Cina, India dan Korea Selatan.
Mengacu pada perkembangan terbaru, Koran Rakyat media resmi afiliasi Partai Komunis Cina, dalam sebuah laporannya menilai langkah AS adalah keliru dan egois dan bahwa Cina berhak mengimpor minyak dari Iran.
Ditujukan pada kebijakan AS, koran itu menyebutkan, "Satu contoh nyata unilateralisme adalah: bahwa aturan-aturan pribadi dijadikan aturan di dunia, semua orang harus mematuhinya, dan jika Anda tidak mematuhinya, maka Anda akan dihukum."
Ditegaskan pula bahwa unilateralisme AS sebelumnya telah menyebabkan kubangan maut di Irak dan Afghanistan.
"Berbagai fakta telah membuktikan lagi dan lagi bahwa unilateralisme bukan cara tepat untuk menyelesaikan masalah global, dan bahwa hal itu hanya akan mempersulit dan memperburuk situasi, alih-alih memadamkan api, justru mungkin mengobarkannya."
Laporan tersebut ditulis atas nama pena "Zhong Sheng", yang berarti "Suara Cina," yang sering digunakan untuk menyampaikan pendapat pemerintah terhadap isu-isu kebijakan global.
Cina merupakan pembeli terbesar minyak mentah Iran dan data yang dirilis oleh Departemen Energi Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 22 persen ekspor minyak Iran dibeli Cina.
Selain itu, Beijing juga menentang pembatasan perdagangan terhadap Iran, mengatakan bahwa sanksi terhadap sektor minyak Republik Islam tidak "konstruktif."
Sementara itu, India yang memiliki hubungan harmonis dengan Amerika Serikat, juga ikut menentang sanksi terhadap sektor minyak Iran.
Sejak awal tahun 2012, AS dan Uni Eropa memberlakukan sanksi finansial dan impor minyak Iran yang bertujuan memaksa Iran menghentikan program nuklir sipilnya. Barat mengklaim bahwa program energi nuklir Iran mengacu pada tujuan-tujuan militer.
Meski demikian, Tehran membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa sebagai penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan juga anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Selain itu, berbagai inspeksi oleh IAEA juga menunjukkan tidak adanya penyelewengan dalam program nuklir Iran.