Setahun setelah menerima pinjaman sebesar 110 miliar Euro, Yunani, negara zona Euro pertama yang terlilit krisis ekonomi saat ini terjebak dalam krisis yang lebih besar yaitu ketidakmampuan membayar utang. Bulan Mei tahun lalu, negara-negara zona Euro dan Dana Moneter Internasional (IMF) memutuskan pengucuran pinjaman kepada Yunani sebesar 110 miliar Euro untuk membantu negara itu mengatasi kesulitan ekonominya. Saat itu memang pemberian bantuan finansial dan pelaksanaan kebijakan pengetatan ekonomi dipandang sebagai resep paling manjur untuk mengatasi masalah ekonomi di Yunani dan mencegah penyebaran krisis ini ke negara-negara Eropa lainnya.
Setahun setelah Yunani memperoleh pinjaman tersebut, Irlandia dan Portugal malah mengajukan pinjaman yang sama ke Bank Sentral Eropa dan IMF. Krisis ekonomi di Eropa semakin parah setelah Yunani merasa tak mampu membayar utang yang telah diterimanya tahun lalu. Kondisi ini membuat negara-negara Uni Eropa yang lebih mapan berpikir untuk mencari solusi menyelamatkan Yunani. Salah satu langkahnya adalah memperpanjang masa pengembalian utang yang dibarengi dengan pemberian paket bantuan finansial tambahan. Hanya saja, negara-negara Uni Eropa terlibat perbedaan pendapat yang tajam terkait perpanjangan masa pengembalian utang dan pemberian bantuan keuangan tambahan ke Yunani.
Jean-Claude Juncker, Perdana Menteri Luxembourg, yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Menteri Keuangan zona Euro meski mengakui adanya silang pendapat tajam ini mengatakan, "Saya tidak menafikan kemungkinan bantuan finansial kepada Yunani akan dikucurkan. Belum ada keputusan yang pasti." Juncker menambahkan, Yunani sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit. Dan, tanpa bantuan negara lain, Athena tidak akan bisa mengatasi sendiri krisis ekonomi dan pembayaran utangnya yang mencapai 330 miliar Euro.
Anggota dewan eksekutif ECB (Bank Sentral Eropa) Juergen Stark menentang pendapat Jean-Claude Juncker. Menurutnya, perpanjangan masa pelunasan utang dan pemberian pinjaman baru tidak akan membantu. Dia menyebut perpanjangan masa pelunasan itu sebagai petaka untuk jumlah utang raksasa yang ditanggung Yunani. Stark mengatakan, langkah ini hanya akan mengosongkan kas bank-bank Yunani dari surat utang dan obligasi yang menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank sentral.
Sikap menentang pemberian pinjaman baru untuk Yunani disampaikan oleh Evald Novotny, yang juga anggota dewan eksekutif ECB. Katanya, tak ada pilihan bagi Yunani kecuali kedisplinan dalam mengatur sistem finansialnya. Yunani harus komitmen dengan ketentuan internasional yang mengikatnya. Dalam kaitan ini, ada usulan untuk menjadikan tempat-tempat bersejarah dan sejumlah pulau milik Yunani sebagai jaminan mendapatkan pinjaman baru karena obligasi negara itu sudah tidak lagi memiliki nilai. Usulan itu ditentang keras oleh Perdana Menteri Yunani George Papandreou seraya menyebutnya sebagai penghinaan terhadap bangsa Yunani. Untuk menghindari tekanan yang bisa memaksa negaranya menerima persyaratan baru untuk menerima bantuan, Papandreou menyatakan menentang penangguhan masa pelunasan utang seraya menegaskan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi krisis adalah dengan menggalakkan swastanisasi.
Untuk pengadaan dana pelunasan utang, pemerintah Yunani sudah mendata bandar-bandar udara dan jalan-jalan tol di negara itu untuk dijual ke pihak swasta. Diharapkan, langkah ini bisa mengalirkan dana sebesar 50 miliar Euro ke kas negara dalam empat tahun. Hanya saja yang diminta oleh Uni Eropa bukan hanya menjual aset negara kepada swasta tetapi juga menjalankan kebijakan pengetatan ekonomi. Padahal, kebijakan pengetatan ini sudah ditentang luas oleh masyarakat dan rakyat Yunani. Mantan Presiden Portugal, Mario Soares dalam sebuah wawancara dengan televisi Euronews mengatakan, krisis ekonomi dan kebijakan ketat yang dijalankan sejumlah negara hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dalam skala luas di benua ini. Rakyat berhak untuk menolak Eropa yang seperti itu. Politikus gaek berusia 87 tahun ini lebih lanjut menyebut program kesatuan Eropa dan mata uang yang satu adalah program yang gagal.
Pandangan pesimis dari tokoh seperti Mario Soares ini nampaknya beralasan setelah Eropa didera berbagai krisis khususnya ekonomi yang bisa saja melumpuhkan negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Irlandia, Republik Cheko, Italia dan sejumlah negara lainnya. Saat ini di beberapa negara Eropa demonstrasi massa yang mengikuti gaya revolusi rakyat kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mulai nampak. Ribuan orang berkumpul di bundaran-bundaran utama ibukota Eropa seperti Madrid tanpa ada seruan dari serikat-serikat buruh dan atau partai-partai politik.
Mobilisasi massa di Spanyol dilakukan oleh dua lembaga sosial yang salah satunya menamakan diri ‘Kelompok Pemuda Tanpa Masa Depan' sementara kelompok kedua menyebut dirinya ‘Kelompok Demokrasi Hakiki'. Kedua kelompok ini menggunakan fasilitas jejaring sosial seperti twitter dan facebook untuk melakukan koordinasi. Para peserta demonstrasi mengangkat slogan-slogan seperti, ‘Kami bukan barang dagangan di tangan politikus atau bankir', ‘Bantu Para Penganggur', dan slogan-slogan semisalnya. Mereka menyuarakan tuntutan pengadaan lapangan kerja, menentang pemberian gaji yang ekstra tinggi bagi para pejabat dan bankir, dan menuntut pengadaan rumah bagi rakyat. Salah satu yang diserukan oleh para demonstran adalah reformasi pemerintahan sosialis di Spanyol. Para demonstran membandingkan diri mereka dengan para demonstran Mesir yang berkonsentrasi di bundaran Tahrir yang berujung pada lengsernya Hosni Mubarak.
Munculnya fenomena seperti ini di jantung Eropa adalah hal baru yang menunjukkan keputusasaan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan di negara-negara Eropa hanya memikirkan kepentingan kaum kaya bukan rakyat umum. Ketika krisis muncul, rakyat khususnya lapisan masyarakat kelas bawah yang harus membayar mahal untuk mengatasinya. Apa yang terjadi di Spanyol juga mulai merambah negara-negara lain seperti Cheko dan Portugal. Fenomena yang ada saat ini jauh dari apa yang selama ini terjadi. Sebab Eropa yang cenderung memamerkan gaya unjuk rasa dan demonstrasi yang diklaim berbudaya kini justeru meniru gaya demonstrasi rakyat di Dunia Arab.
Saat ini krisis bukan hanya menerpa negera-negara anggota Uni Eropa yang memang sedang menghadapi tuntutan pengadaan lapangan kerja, pengadaan rumah dan penanganan masalah ekonomi. Sebab, Uni Eropa juga sedang mati-matian mempertahankan koordinasi dan kekompakan di antara mereka. Sementara, negara-negara kaya yang sementara ini aman dari krisis seperti Jerman menghadapi gelombang penentangan rakyatnya yang menolak kebijakan pemerintah membantu negara-negara yang dilanda krisis. Tak heran jika sidang Uni Eropa untuk membahas krisis ekonomi Yunani selalu diwarnai silang pendapat tajam. Isu yang sekarang sedang mengemuka adalah mungkinkah keberadaan mata uang yang sama bernama Euro mesti dipertahankan? (irib)